Rohil, Cintariau.com (CR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dilaksanakan di ruang rapat utama kantor DPRD Rokan Hilir, Kamis (16/1/2025).
Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Ilhami, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rohil, Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi.
Sementara, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, dihadiri Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Rohil, Efrizal Fauzi, para Asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil.
Dalam jawabannya yang disampaikan oleh Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, berpendapat bahwa pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan masukan dan saran, agar pemerintah dapat memformulasikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga, Ranperda APBD tahun anggaran 2025 dapat lebih transparan dan akuntabel, dan mempunyai fungsi sebagai otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang bertujuan untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik.
Atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, Bupati Afrizal Sintong, memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 8 Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2025.
Atas pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan melalui juru bicaranya, Jurianto, terkait apresiasi yang disampaikan oleh Partai Golkar, dalam hal penyampaian Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025 tersebut, pemerintah daerah Rokan Hilir mengucapkan terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan Fraksi Golkar, mengenai anggaran pemerintah dapat menggali potensi-potensi daerah yang belum menjasi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai distribusi daerah melalui peraturan kepala daerah, salah satu sumber potensial daerah yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) belum terakomodir dengan baik, seperti sektor wisata yang belum dikelolah secara optimal.
Pada prinsipnya, kata Bupati Afrizal Sintong, pemerintah daerah sepakat dengan pandangan tersebut, melalui badan pendapatan daerah pemerintah Rokan Hilir terus berupaya secara maksimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan terus berupaya melakukan evaluasi secara periodik serta menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah.
Menurutnya, langkah ini dilakukan melalui pemetaan potensi pendapatan termasuk di sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal seperti sektor pariwisata. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara intensif, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis.
Selain itu, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah akan meningkatkan kordinasi dengan OPD terkait, serta menjalin kaloborasi dengan instansi pusat dan sivitas akademika untuk memberikan pendampingan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Terkait saran dan masukan Fraksi Golkar, agar Ranperda yang disusun dapat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasarkan evaluasi kebijakan serta me…