ROKAN HILIR (CR) - Rohil Civil Society Alliance melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Kedua instansi itu disorot usai diduga kembali menggelar kegiatan seremonial di hotel mewah. Padahal Pemkab Rohil saat ini tengah menggaungkan kebijakan penghematan anggaran daerah.
Langkah tersebut dinilai sangat ironis dan bertolak belakang dengan retorika efisiensi anggaran yang saat ini sedang digaungkan oleh Pemkab Rohil.
Ketua Rohil Civil Society Alliance, Satria Sastra, menegaskan bahwa keputusan menyewa hotel untuk kegiatan sosialisasi atau acara internal merupakan bentuk pemborosan anggaran yang tidak berdasar. Padahal, Pemkab Rohil maupun OPD terkait telah dibekali fasilitas aula dan gedung perkantoran yang sangat memadai.
"Aula di OPD ada dan gedung Pemda Rohil juga ada, kenapa tak di aula atau gedung Pemda. Fasilitas yang ada seharusnya dimanfaatkan, kenapa pula harus menyewa? Sangat tidak masuk akal jika anggaran daerah terus dibuang untuk acara di hotel dengan alasan peningkatan kualitas kerja," ujar Satria Sastra, pada Sabtu (29/8/2026).
Satria menambahkan, pemborosan ini terasa sangat melukai hati masyarakat. Di saat rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari anggaran daerah harus menanggung beban akibat penundaan hak-hak mereka, pejabat daerah justru mempertontonkan penggunaan anggaran yang kurang bijak.
Sangat kontras dan memprihatinkan. Di saat petugas kebersihan, perangkat desa, hingga tenaga paruh waktu di Rohil harus berjuang menuntut hak dan gaji yang kerap tersendat, anggaran daerah justru diduga mengalir deras untuk agenda seremonial instansi.
Rohil Civil Society Alliance juga menyoroti terkait etika kepemimpinan serta dugaan konflik kepentingan. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pimpinan OPD terkait diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Rokan Hilir.
Satria menegaskan, pejabat yang memiliki posisi strategis dan hubungan keluarga dengan Kepala Daerah seharusnya memberikan keteladanan (lead by example) dalam penghematan anggaran daerah, bukan justru memperlihatkan privilese yang memicu keresahan publik di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Anggaran daerah adalah amanah masyarakat dan wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan untuk seremoni yang tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini," tegas Satria.
Pihak Rohil Civil Society Alliance meyakini bahwa substansi materi kegiatan OPD mungkin penting, tetapi metode pelaksanaan dengan menyewa hotel di masa pengetatan anggaran sangat tidak tepat.
Penggunaan aset milik pemerintah daerah seharusnya diprioritaskan agar efisiensi dana dapat dialokasikan ke program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
"Atas kondisi tersebut, Rohil Civil Society Alliance mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, serta BPK RI untuk segera turun tangan melakukan audit terhadap OPD-OPD yang diduga telah melakukan pemborosan anggaran daerah tersebut," pungkasnya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala BKPSDM Rohil, Hj. Yulisma, S.Sos., M.M., dan Kepala Dinas PMK Rohil, Dr. Basri, SKM, M.KL., melalui Aplikasi Via WhatsApp pada Minggu (30/8/2026), namun belum mendapatkan respon hingga berita ini diterbitkan.
Redaksi memberikan ruang hak jawab atau klarifikasi kepada pihak yang terkait dalam pemberitaan ini guna menjaga keberimbangan informasi sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999 dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika jurnalistik. (red)