ROKAN HILIR (CR) - Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Gerindra, H. Syafrudin Iput, menggelar kegiatan reses di Jalan Aman, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada Minggu (22/11/2026) sore.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Provinsi Riau.
Pelaksanaannya juga telah dikoordinasikan dengan pihak kelurahan agar usulan yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan sesuai ketentuan.
Syafrudin mengatakan, reses kali ini difokuskan pada dua sektor utama, yakni kesehatan dan pendidikan. Kedua bidang tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup tugas Komisi V DPRD Provinsi Riau, yang juga membidangi urusan sosial.
Menurut dia, aspirasi masyarakat perlu dihimpun secara langsung agar kebutuhan di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan janji berlebihan kepada masyarakat. Namun, berbagai usulan yang disampaikan akan diupayakan untuk diperjuangkan agar dapat diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"Kami tidak ingin memberikan janji muluk-muluk. Aspirasi masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin juga menyinggung persoalan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Riau yang selama beberapa tahun terakhir belum terealisasi secara optimal.
Ia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir usulan pokir anggota DPRD sebenarnya tetap terakomodasi dalam proses administrasi. Namun, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan berbagai usulan program yang telah disampaikan melalui pokir anggota legislatif.
Syafrudin berharap, usulan pokir untuk program tahun anggaran 2027 dapat direalisasikan sehingga kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui kegiatan reses tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui program pembangunan.
"Realisasi usulan tersebut penting agar aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dapat memberikan manfaat secara langsung," pungkasnya. (CR**)