Rohil, Cintariau.com (CR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 oleh Bupati Rokan Hilir, Selasa (14/1/2025).
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Rokan Hilir, Jalan Komplek Batu 6 Bagansiapiapi tersebut dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ilhami, didampingi Wakil Ketua I Maston, Wakil Ketua II Basiran Nur Efendi.
Sementara, dari jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir dihadiri Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, Para Asisten dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rohil, Ilhami, mengatakan, berdasarkan pengumuman yang disampikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD, yang menandatangani daftar hadir sejumlah 25 orang, yaang terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi.
Sesuai pasal 149 ayat 1 huruf c peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib (tatib) kuorum sudah tercapai, sehingga rapat sudah dapat dilaksanakan.
Seraya memanjatkan doa serta memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Ilhami, menyampaikan hari pada Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 tepat pada pukul 15.25 WIB, rapat paripurna masa sidang 1 tahun 2025 dengan agenda pokok penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Rokan Hilir.
"Dibuka, dan saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua DPRD Ilhami, seraya mengetuk palu tok!tok!tok!.
Ketua DPRD Rokan, Ilhami menyebutkan, secara garis besar ranperda APBD Rokan Hilir tahun 2025 diantaranya: Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 2.328.550.580.335 dan Belanja Daerah Rp 2.375.877.149.812.
Dengan amanat undang-undang, RAPBD dan nota keuangan yang dilaksanakan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat.
"Fungsi APBD, antara lain sebagai fungsi otorisasi perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilitasi," katanya.
Sementara tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk meningkatkan produksi memberi kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat.
Telah dilakukan beberapa tahapan penyusunan APBD Rohil tahun 2025 diantaranya, Bupati Rohil telah menyampaikan surat kepada DPRD Rohil tentang penyampaian Rancangan peraturan daerah tentang APBD 2025 dan akan disampaikan oleh bupati kepada DPRD secara resmi dalam rapat paripurna.
Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menyampaikan, penyusunan ranperda tentang APBD Rohil tahun 2025 tetap memastikan efektivitas dan berkelanjutan pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
"Seperti reformasi pendidikan, transpormasi sistem kesehatan, ketahanan pangan daerah, pembangunan infrastuktur, pelayanan dasar ke masyarakat, meningkatkan daya beli dan daya saing investasi, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat," katanya.
Bupati Afrizal Sintong, menyebutkan, Ranperda APBD tahun 2025 telah dirancang dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.328.552.580.335, dan belanja daerah Rp. 2.375.877.149.812, sehingga mengakibatkan devisit anggaran Rp. 47.340.569.477, pembiayaan daerah sebesar Rp. 0.
dari rincian sebagian yang telah disampaikan tersebut, total rancangan APBD Rohil tahun 2025 sebesar Rp. 2.375.877.149.812.
Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong berharap melalui APBD Rohil 2025 dapat melaksanakan program secara maksimal sehingga berdampak positif terhadap perekonomian kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peranan anggota legislatif dalam membangun Rohil sangat diharapkan terutama masukan dan saran serta pokok pikiran DPRD sangat perlu diberikan ruang dan anggaran sesuai dengan apa yang telah diserap terhadap konstituen dilapangan yang telah terakomodir dalam rencana belanja yang telah disusun di APBD 2025.
