ROKAN HILIR (CR) - Jajaran Direksi PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda menegaskan bahwa proses rekrutmen 18 tenaga kerja baru di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dan perwakilan Aliansi Masyarakat Rokan Hilir pada Senin (12/10).
Direktur Keuangan PT SPRH Perseroda, Perwedissuito, mengatakan proses rekrutmen pegawai di lingkungan perusahaan telah dilaksanakan secara terbuka dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.
Ia menjelaskan, sosialisasi penerimaan pegawai sebelumnya telah disampaikan melalui sejumlah saluran informasi, mulai dari media sosial, media daring, hingga videotron, sebagai upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Menurut dia, penyampaian informasi melalui berbagai media tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan proses rekrutmen dapat diketahui publik.
"Kami selaku jajaran direksi sudah mencoba melakukan rekrutmen secara transparan. Itu yang kami lakukan," kata Perwedissuito seusai RDP.
Sementara itu, Direktur Pengembangan PT SPRH Perseroda, Yusuf Mudji Sutrisno, menyatakan pihaknya menilai seluruh tahapan rekrutmen telah dijalankan sesuai prosedur dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut dia, berbagai pandangan dan penilaian yang muncul terkait proses perekrutan merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan.
"Pada intinya, kami dari PT SPRH sudah merasa menjalankan seluruh prosedur terkait hal ini secara transparan dan akuntabel. Kalau ada satu atau dua pihak yang memiliki pandangan berbeda, itu hal yang wajar dan menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan," ujar Yusuf.
Dalam RDP itu, lanjut Yusuf, DPRD Rohil juga meminta keterangan tambahan mengenai persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT SPRH Perseroda.
"Pihak DPRD saat ini menginginkan keterangan tambahan lainnya melalui surat. Nanti akan kami jawab secara tertulis kepada DPRD," katanya.
Rapat tersebut menjadi forum pembahasan berbagai persoalan terkait ketenagakerjaan di lingkungan PT SPRH Perseroda, termasuk proses penerimaan tenaga kerja baru serta hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan karyawan lama.
Permintaan keterangan tambahan dari DPRD menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen yang dipersoalkan. (CR**)
