Rohil, Cintariau.com (CR) - Seluruh Fraksi di DPRD Rokan Hilir sepakat menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, oleh Bupati Rokan Hilir.
Rapat Paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Rokan Hilir tersebut di pimpin oleh
Wakil Ketua DPRD Rohil dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA), Hamzah, S.H.i., M.M. dilaksanakan di Aula Utama Kantor DPRD Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Senin (5/8/2024) petang.
Dalam pandangan umum, Fraksi PDI-Perjungan mengapresiasi atas capaian WTP dari BPK-RI. Pencapaian tersebut hasil kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintah, untuk itu, Fraksi PDIP berharap agar pencapaian tersebut dapat di pertahankan.
Fraksi Golkar dalam kesempatan itu melalui juru bicara yang ditunjuk, yaitu Ilhami, menyampaikan pandangan umum tersebut disampaikan secara tertulis.
Fraksi Nasdem, turut mengapresiasi atas capaian WTP dari BPK-RI. Namun menyoroti minimnya Pendapatan Asli Daerah sebagai daerah penghasil minyak. Fraksi Nasdem mendorong Pemkab Rohil agar dapat menggali PAD dari sumber lain, seperti perhotelan, dan pariwisata.
Fraksi HANURA, mengaku bangga atas capaian yang diperoleh oleh Pemkab Rohil, seraya meminta kepada seluruh OPD terkait tetap optimis mampu menggali sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas capaian tersebut, serta mengingatkan atas capaian itu, hakikatnya sebuah kewajiban dalam pelaksanaan keuangan daerah, agar penggunakan APBD Tahun 2023 dapat dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.
Fraksi PAN, pandangan umumnya menyampaikan secara tertulis yang diserahkan kepada pimpinan rapat.
Fraksi PKS memberikan saran agar realisasi program pada anggaran berikutnya tetap selaras dengan kebutuhan dasar, mengingat hal ini penting untuk dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, rasional, dan komprehensif, sesuai cita-cita dan harapan masyarakat terwujud.
Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit (GIB) berpendapat Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 merupakan gambaran tentang hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah Periode 2023, dan memberikan apresiasi WTP BPK-RI agar tetap dapat dipertahankan.
Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya (GPB) berpandangan, WTP merupakan penilaian keuangan dari BPK-RI merupakan penilaian dari pemerintah pusat sehingga perlu untuk dipertahankan.
Setelah pandangan umum dari fraksi-fraksi selesai dilaksanakan, Paripurna DPRD tersebut dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Bupati Rokan Hilir atas pandangan umum dari 9 (sembilan) fraksi.