ROKAN HILIR (CR) - Gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir kembali mengemuka. Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, insan pers, seniman, serta perwakilan paguyuban di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus membangun komunikasi dengan para tokoh senior untuk memperkuat dukungan terhadap rencana pemekaran tersebut.
Terbaru, rombongan yang terdiri atas H. Dahrin, S.Sos., Hariandi Bustam, SH, Buyung Idris, SH, Jumadi Rusuan, Yoyon, Misyanto, Sudirman, Antoni, dan Agung Suprianto menemui mantan Bupati Rohil, H. Suyatno di Bagansiapiapi, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian komunikasi politik dan sosial yang dilakukan untuk menggali pandangan sekaligus meminta dukungan terhadap pembentukan Provinsi Riau Pesisir.
Juru bicara rombongan, H. Dahrin, mengatakan pemekaran diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir.
"Kedatangan kami mewakili masyarakat dengan harapan besar kepada Bapak selaku mantan bupati dan tokoh Rohil untuk memberikan masukan serta dukungan. Terwujudnya Riau Pesisir tentu bisa memajukan daerah dan memicu kesejahteraan,” ujar Dahrin.
Menurut Dahrin, langkah konsolidasi tersebut dilakukan setelah rombongan sebelumnya melakukan audiensi dengan mantan Gubernur Riau, H. Annas Maamun, di Pekanbaru.
Komunikasi juga mulai diarahkan kepada sejumlah tokoh senior Riau asal Rohil, antara lain mantan Ketua DPRD Riau H. Johar Firdaus dan mantan anggota DPRD Riau H. Asri Auzar. Pertemuan dengan H. Saleh Djasit dan H. Wan Thamrin Hasyim juga disebut masuk dalam agenda komunikasi berikutnya.
Dahrin menyebut respons awal dari sejumlah tokoh yang telah ditemui cenderung positif terhadap gagasan pembentukan Riau Pesisir.
“Pada prinsipnya, tokoh-tokoh masyarakat Rohil yang kami hubungi memberikan respons positif terhadap pemekaran Riau Pesisir ini,” katanya.
H. Suyatno menyambut baik aspirasi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tidak cukup hanya dengan membangun dukungan politik dan masyarakat.
Menurutnya, aspek hukum serta tahapan administratif harus menjadi perhatian sejak awal agar perjuangan pemekaran memiliki pijakan yang kuat di tingkat nasional.
Suyatno menekankan pentingnya memastikan rencana pembentukan DOB Riau Pesisir masuk dalam agenda legislasi nasional.
“Paling penting dan utama, wacana pemekaran ini wajib masuk dalam program nasional. Itu harga mati dan landasan hukum kita,” tegas Suyatno.
Selain persoalan regulasi, Suyatno menilai konsolidasi antardaerah merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Ia melihat gerakan yang berkembang saat ini masih lebih banyak digerakkan oleh elemen dari Rohil dan Dumai.
Karena itu, menurutnya, seluruh wilayah yang direncanakan masuk dalam Provinsi Riau Pesisir perlu menunjukkan sikap dan komitmen yang sama.
“Riau Pesisir harus mencakup kekompakan lima kabupaten/kota yakni Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Ia mendorong kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, legislator daerah, hingga anggota DPR RI dan DPD RI asal kawasan tersebut untuk membangun satu barisan perjuangan.
“Kepala daerah di lima wilayah ini, tokoh masyarakat, hingga legislator DPR RI dan DPD RI asal daerah pesisir harus bergandengan tangan dan bersatu,” pungkasnya.
Bagi para penggagas, pembentukan Riau Pesisir bukan semata-mata persoalan perubahan batas administratif. Wacana tersebut diposisikan sebagai upaya membangun pusat pertumbuhan baru sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di kawasan pesisir Riau.
Namun, dukungan politik yang lebih luas, konsolidasi lima wilayah, serta kepastian tahapan hukum dan kebijakan nasional akan menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana gagasan tersebut dapat bergerak dari wacana menuju agenda pemekaran yang lebih konkret. (red)