Kalimantan, Cintariau.com (CR) - Wali Kota Dumai, H Paisal dan 156 Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) Se- Indonesia berkumpul bersama Presiden Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kebersamaan ini mereka dilakukan dalam rangka menyambut HUT RI Ke- 79 Tahun yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.
Walikota Dumai, H Paisal, Selasa (14/8/2024), kemarin, kepada awak media, mengatakan melalui rilis-nya, bahwa kebersamaan para Gubernur, Walikota dan Bupati Se- Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebanggaan tersendiri bagi dirinya, terutama bagi Kota Dumai. Karena sekalian bisa bersilaturahmi sebagai kepala daerah.
"Alhamdulillah, kami bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota Se- Indonesia telah sampai di IKN. Kehadiran kami disini, selain saling bersilaturahmi, juga mendengarkan secara langsung arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo," kata Paisal..jpg)
Foto: Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Se- Indonesia mendengarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo di Ibu Kota Negara, Kaltim.
Dijelaskan, Gubernur yang hadir di Ibu Kota Negara (IKN) menginap di Hotel Nusantara. Sedangkan Wali Kota Dumai, H Paisal, bersama Bupati dan Wali Kota lainnya menginap di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Sekitar Pukul 06.00 WITA, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota berangkat ke IKN untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. Rombongan orang nomor satu di Provinsi,
Kabupaten, dan Kota itu juga melakukan kunjungan keliling Ibu Kota Negara, termasuk ke kawasan Sumbu Kebangsaan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo memberikan penekanan khusus pada dua isu penting yang harus segera ditangani oleh para kepala daerah.
Pertama, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menggenjot daya beli masyarakat. Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, dan di tingkat provinsi sebesar 41 persen.
Jokowi mengingatkan, bahwa lambannya peredaran uang di daerah akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang berpotensi melemahkan perekonomian lokal.
“Uang beredar di kabupaten Bapak, Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat,"
"Segera keluarkan,” tegas Presiden Jokowi, seraya menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat. (Rls/MS)
.jpg)
