Rohil, Cintariau.com (CR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dilaksanakan di ruang rapat utama kantor DPRD Rokan Hilir, Kamis (16/1/2025).
Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Ilhami, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rohil, Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi.
Sementara, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, dihadiri Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Rohil, Efrizal Fauzi, para Asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil.
Pandangan umum tersebut yang peryama disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang disampikan melalui juru bicaranya, Jurianto, agar pemerintah dapat menggali potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang di implementasikan dalam program prioritas daerah.
Dapat dijadikan sebagai distribusi daerah melalui peraturan kepala daerah, salah satu sumber potensial daerah yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) belum terakomodir dengan baik, seperti sektor wisata yang belum dikelolah secara optimal.
Yang kedua, pandangan umum disampaikan Fraksi PDI-Perjungan yang disampikan melalui juru bicaranya, Purnomo, terkait Ranperda APBD tahun anggaran 2025 harus mencakup seluruh aspek yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, bidang pendidikan dan kesehatan.
Kemudian pandangan umum Fraksi Demokrat disampikan melalui juru bicaranya, Jasrul Ilham, atas ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan insfratruktur di Kabupaten Rokan Hilir, sejak tahun beberapa tahun belakangan.
Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah agar berlaku adil dan profesional dalam memberikan perhatian untuk pembangunan insfratruktur, khususnya meningkatkan akses di daerah jalan peisir secara merata.
Selanjutnya pandangan umum Fraksi Nasdem, yang disampaikan melalui juru bicaranya, Bahagia Rambe, mengenai pengurangan belanja daerah yang tidak menjadi skala prioritas sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran.
Kemudian, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, Herkoni, agar pemerintah daerah menganggarkan program bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitip yang mampu bersaing di tingkat global.
Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan oleh Muhammad Syah Fadri, agar pendapatan yang dikelola secara maksimum dapat dan mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah khususnya di sektor perikanan, pertanian, pariwisata maupun sektor lainnya.
Pandangan umum Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya, disampaikan melalui juru bicaranya, Lambok Siadari, memberikan saran dan masukan agar pemerintah daerah dapat mengelola kekayaan daerah dan menjaga pendapatan asli daerah dengan konsisten, serta ditingkatkannya penerimaan dari seluruh OPD agar melakukan pemadatan anggaran, termasuk biaya-biaya yang tidak perlu, agar dapat terfokus terhadap program kerja.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Indonesia Maju, disampaikan oleh juru bicara fraksi, Amansyah, memberikan saran dan masukan, agar pemerintah daerah memperhatikan rekomendasi maupun catatan yang diberikan oleh semua pihak, baik itu melalui badan anggaran, komisi-komisi, maupun fraksi-fraksi yang ada, dalam rangka berusaha untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
