ROKAN HILIR (CR) - Langkah menuju pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali mendapat energi baru. Kabupaten Rokan Hilir secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada Badan Pekerja Pemekaran, menandai semakin kuatnya arus aspirasi dari daerah calon cakupan.

Dukungan tersebut ditegaskan dalam pertemuan Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir dengan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, di gedung DPRD setempat pada Selasa (15/9/2026) siang.

Ketua DPRD Rohil Ilhammi mengatakan, kedatangan Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir menjadi momentum penting untuk memperkuat perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut.

"Tentunya hari ini kami memberikan dukungan penuh kepada Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan hari ini, Provinsi Riau Pesisir bisa terwujud nantinya,” kata Ilhammi.

Ia juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi ibu kota Provinsi Riau Pesisir apabila pemekaran tersebut nantinya terealisasi.

Namun, dukungan tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai perebutan posisi ibu kota. Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir menegaskan substansi utama perjuangan adalah memastikan Riau Pesisir benar-benar lahir sebagai provinsi baru.

Penasehat Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir, Datuk Seri H. Nasrudin Hasan, mengungkapkan apresiasinya setelah rombongan diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Rokan Hilir.

"Alhamdulillah kami diterima oleh Pimpinan DPRD Rohil Ilhammi bersama Wakil Ketua I DPRD Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi. Ini merupakan suatu kehormatan bagi Badan Pekerja, dimana kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRD beserta seluruh anggota, komisi-komisi dan fraksi-fraksi,” ungkap Nasrudin.

Sebagai bentuk dukungan, empat pimpinan DPRD pun membubuhkan tanda tangan dalam dokumen dukungan perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

Nasrudin menilai dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi Badan Pekerja untuk terus mengawal proses pemekaran.

Rokan Hilir Dinilai Siap Jika Menjadi Ibu Kota

Dalam pertemuan tersebut, muncul pula pembahasan mengenai kesiapan infrastruktur apabila Kabupaten Rokan Hilir dipercaya menjadi ibu kota Provinsi Riau Pesisir.

Menurut Nasrudin, apabila Rokan Hilir ditetapkan sebagai ibu kota, sejumlah fasilitas pemerintahan yang ada saat ini dinilai telah memungkinkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Ia menyebut kantor Bupati Rokan Hilir delapan lantai saat ini di Kawasan Batu Enam dapat dimanfaatkan sebagai kantor Gubernur Riau Pesisir, sementara kantor bupati lama di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi dapat kembali difungsikan sebagai kantor Bupati Rokan Hilir.

Begitu pula dengan gedung DPRD Rokan Hilir yang dinilai siap apabila nantinya harus difungsikan sebagai kantor DPRD Provinsi Riau Pesisir.

Meski demikian, Nasrudin menegaskan bahwa persoalan ibu kota bukanlah inti utama perjuangan.

"Pertemuan kami waktu di Dumai pada Juli 2026 lalu itu pada intinya bukan soal ibu kota yang utama, tapi bagaimana Riau Pesisir yang paling utama. Kalau ibu kota bisa dimana saja, asal Riau Pesisir ini jadi lahir dan tak ada masalah,” tegasnya.

Ia mengatakan saat ini sudah empat kabupaten/kota yang memberikan rekomendasi pembentukan Riau Pesisir, sementara Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum memberikan rekomendasi.

Mantan Ketua DPRD Rokan Hilir dua periode itu juga menilai, secara objektif Riau Pesisir memiliki modal yang cukup untuk menjadi sebuah provinsi, mulai dari aspek wilayah, jumlah penduduk hingga potensi anggaran.

"Dari segi apapun kita cukup. Mulai dari segi wilayah kita ada, dari segi anggaran kita punya dan dari segi penduduk kita mencukupi. Hanya kekuatan politik terakhir, iya atau tidak," kata Nasrudin Hasan.

Perjuangan pembentukan Riau Pesisir sendiri bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba. Nasrudin menegaskan wacana tersebut sebelumnya juga telah digagas oleh sejumlah tokoh Riau, salah satunya mantan Gubernur Riau H. Annas Maamun.

"Pembentukan provinsi baru diharapkan membuka peluang pemerataan pembangunan, memperpendek rentang pelayanan pemerintahan, serta mempercepat pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya di kawasan pesisir Riau," tuturnya. (CR**)