ROKAN HILIR (CR) - Pembangunan sebuah gerbang di kawasan sepi penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menuai kritik tajam dari masyarakat. Proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD 2026 ini dinilai tidak tepat sasaran dan mengabaikan prioritas kebutuhan mendesak warga setempat.
Berdasarkan data papan informasi proyek di lapangan, kegiatan ini bertajuk Penataan Pembangunan Gedung (Pembangunan Gerbang Jalan Pasir) dengan nilai kontrak mencapai Rp180.425.000,00 (Pagu Rp181.000.000,00). Proyek di bawah naungan Dinas PUPR Rohil ini dikerjakan oleh CV Hidayah dengan Konsultan Pengawas CV Bije Engineering Consultan selama 120 hari kalender.
Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (15/10/2026), Datuk Penghulu Bagan Punak Pesisir, Toyib, menyatakan kekecewaannya. Pihak pemerintah kepenghuluan setempat mengaku sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan pembangunan gerbang tersebut.
"Sangat disayangkan, kenapa gerbang dibangun di lokasi yang tidak ada penghuninya atau bukan di akses jalan utama. Harusnya kalau mau dibangun, diletakkan di depan, pas pintu masuk dekat jembatan. Itu baru pantas," ujar Toyib.
Ia menambahkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala tukang di lapangan, proyek tersebut diduga kuat merupakan program Pokok Pikiran (Pokir) milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
Keluhan senada disampaikan oleh Arul, salah seorang warga Bagan Punak Pesisir pada Rabu (21/10/2026). Ia menegaskan bahwa kebutuhan riil masyarakat saat ini bukanlah sebuah gerbang pajangan, melainkan perbaikan fasilitas dasar pemukiman.
"Pembangunan gerbang dengan anggaran ratusan juta di kawasan yang relatif sepi penduduk dan tidak ada jalan terkesan kurang tepat sasaran dan tidak mendesak. Kami cuma memerlukan jalan yang bagus serta tiang lampu jalan," ungkap Arul kesal.
Masyarakat setempat berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Dinas PUPR dan DPRD Rohil, dapat lebih peka dalam memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak serta fasilitas umum lainnya yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media dengan mendatangi kantor Kepala Dinas PUPR Rohil pada Senin (19/10/2026), namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Konfirmasi susulan yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (21/10/2026) juga tidak kunjung mendapatkan tanggapan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Rohil masih memilih bungkam dan belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi.
Sikap tidak transparan dari instansi teknis ini semakin memperkuat desakan warga kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau untuk segera turun tangan menelusuri perencanaan, kelaikan, serta legalitas alokasi anggaran proyek tersebut. (CR**)
