ROKAN HILIR (CR) - Pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi, kepastian administrasi, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Penghubung kementerian sekaligus perwakilan empat konsorsium koperasi, Ainun, mengatakan posisi geografis Rokan Hilir yang berdekatan dengan Selat Malaka menjadi keunggulan strategis dalam pengembangan perdagangan komoditas perikanan, khususnya untuk menjangkau pasar Malaysia.
Menurut dia, potensi perikanan daerah tersebut perlu didukung kebijakan yang tepat agar mampu memberikan nilai tambah bagi nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
"Karena itu, diperlukan kajian ekonomi wilayah secara komprehensif agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir," kata Ainun, didampingi Pengelola SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana Rokan Hilir, Rudi Karim, Minggu (15/11).
Sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan ekonomi pesisir, perwakilan tiga kementerian dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Rokan Hilir pada Selasa (17/11). Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perdagangan.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah agenda strategis disiapkan, di antaranya peluncuran operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana Rohil dan pelepasan ekspor perdana produk koperasi ke Malaysia.
Ainun menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata pelaku usaha perikanan di daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan sektor perikanan masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, terutama terkait regulasi dan belum optimalnya tata kelola pelayanan administrasi.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang, menurut dia, belum dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena kepastian dokumen administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran perdagangan hasil perikanan.
Ainun berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi untuk mendorong penyederhanaan prosedur, memperjelas kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada koperasi dan pelaku usaha.
Ia juga mengingatkan bahwa Rokan Hilir memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil ikan yang dikenal hingga pasar internasional sejak 1928. Potensi historis tersebut, menurutnya, perlu dihidupkan kembali melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses perdagangan.
Selain dukungan pemerintah, Ainun mengajak insan pers turut mengawal proses pengembangan ekonomi pesisir agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan akuntabel.
Ia menilai peran media dalam menyampaikan informasi secara objektif serta keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mematangkan persiapan menjelang kunjungan perwakilan tiga kementerian tersebut. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah sebelumnya dipimpin Sekretaris Daerah Rohil Sarman Syahroni bersama sejumlah kepala dinas terkait.
Persiapan juga dilakukan melalui peninjauan fasilitas dan pemeriksaan standar mutu produk perikanan yang direncanakan untuk dipasarkan ke luar negeri.
Inspektur Mutu pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Pekanbaru, Ade Candra, turut melakukan peninjauan fasilitas SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana di Jalan Lingkar Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, proses penanganan produk, serta pemenuhan persyaratan mutu dan ketertelusuran hasil perikanan sebagai bagian dari tahapan sertifikasi dan distribusi ekspor.
"Kami dari Badan Pengendalian Mutu Kelautan dan Perikanan melakukan inspeksi serta memastikan distribusi ikan berjalan dengan baik. Tujuannya agar produk koperasi dapat memenuhi persyaratan untuk proses sertifikasi selanjutnya," ujar Ade.
Ia menjelaskan, pemeriksaan lapangan juga mencakup aspek penanganan, pengolahan, dan pemenuhan standar mutu produk perikanan. Hal tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan komoditas yang dipasarkan memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
Dengan adanya pemeriksaan tersebut, produk perikanan yang dihasilkan nelayan dan koperasi di Rokan Hilir diharapkan memiliki kesiapan lebih baik untuk memasuki pasar internasional.
Kunjungan tiga kementerian itu diharapkan tidak sebatas agenda seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi hambatan regulasi, memperkuat kapasitas koperasi, meningkatkan pelayanan kepada nelayan, serta membuka akses perdagangan yang lebih luas. (CR**)
