PEKANBARU (CR) – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Riau terus dikebut. Dari total 1.862 unit yang menjadi sasaran, sekitar 1.100 koperasi disebut telah masuk tahap pembangunan, sementara lebih dari 500 unit di antaranya diklaim sudah rampung secara fisik.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufiq OH, menyebut jumlah koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan berada di kisaran 500-an unit. Angka tersebut diperkirakan mencapai sekitar 547 unit, namun masih menunggu hasil verifikasi dan validasi.
“Yang sudah selesai itu sekitar 500-an. Saya lupa angkanya, mungkin 547,” ujar Taufiq OH saat ditemui di DPRD Riau, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, pembangunan fisik yang telah selesai belum serta-merta membuat koperasi tersebut masuk tahap akhir. Pemerintah masih harus melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kondisi fisik serta kelengkapan fasilitas sesuai ketentuan.
Hasil verifikasi berupa checklist nantinya diserahkan kepada Kementerian Koperasi untuk selanjutnya dilakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Setelah selesai verifikasi validasi, checklist itu diserahkan ke Kemenkop. Nanti Kemenkop menyerahkannya untuk direview BPKP,” jelasnya.
Tenaga Penunjang Pusat Turun ke Daerah
Untuk mempercepat proses verifikasi, sejumlah tenaga penunjang dari pemerintah pusat juga telah dikirim ke daerah. Mereka membantu memastikan kesiapan fasilitas yang telah dibangun sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Verifikasi tidak hanya berkaitan dengan bangunan, tetapi juga kelengkapan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari fasilitas Koperasi Desa Merah Putih.
Agrinas Operasikan Koperasi Selama Dua Tahun
Setelah pembangunan, verifikasi dan proses administrasi selesai, aset Koperasi Desa Merah Putih akan memasuki tahapan penyerahan dan pengelolaan.
Dalam skema yang disiapkan, Agrinas akan mengoperasikan koperasi selama dua tahun. Sementara berbagai sarana pendukung seperti kendaraan operasional, mobil, motor dan perlengkapan lainnya akan masuk dalam proses penyerahan aset.
“Barang itu setelah selesai diserahkan, baru masuk sarpras, mobil, motor dan lain-lain,” kata Taufik.
Sebagian sarana bahkan disebut sudah mulai masuk ke sejumlah lokasi. Pengelolaannya nantinya menjadi bagian dari kewenangan pihak Agrinas bersama TNI sesuai skema yang telah ditetapkan.
Taufik menegaskan, Pemprov Riau bukan pihak yang akan mengoperasikan koperasi tersebut. Pemerintah provinsi lebih berperan sebagai koordinator antara kementerian teknis dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita sebagai koordinator, mengkoordinir dari kementerian teknis ke kabupaten/kota. Kita juga berkoordinasi dengan Korem dan Kodim di kabupaten/kota,” ujarnya.
Untuk pembangunan fisik, pelaksanaannya melibatkan Kodim serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh badan atau instansi terkait.
Masih Ada Desa Terkendala Lahan
Program Koperasi Desa Merah Putih menyasar desa-desa di seluruh wilayah Riau. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.
“Ada desa yang belum ada Kopdesnya mungkin karena persoalan lahan,” ungkapnya, sebagaimana dilansir Goriau.com.
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik seluruh koperasi dapat dituntaskan pada 2026. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sebagian besar target nasional juga diharapkan telah terealisasi sekitar Oktober.
Dengan total 1.862 Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi sasaran di Riau, pemerintah kini berpacu dengan waktu. Tak hanya mengejar penyelesaian bangunan, tetapi juga memastikan proses verifikasi, validasi hingga penyerahan aset berjalan sesuai ketentuan.
Jika tahapan tersebut rampung, ribuan koperasi desa di Riau diharapkan segera masuk ke fase operasional dan mulai menjalankan fungsi ekonominya di tengah masyarakat desa.
